Lingkar Pos
Pemerintahan

Pj Gubernur Harap BPK Audit Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2023 Secara Independen

Foto: Pj. Gubernur Aceh, Bustami melakukan Penyerahan Laporan Keuangan Unaudited Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023 ke BPK RI Provinsi Aceh di Aula BPK RI, Kamis, 28/03/2024.

Banda Aceh | lingkarpos.com – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami, mengharapkan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dapat melaksanakan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2023 secara independen dengan prinsip kemitraan dan tanggung jawab.

Hal tersebut disampaikan Bustami usai menyerahkan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Unaudited tahun anggaran 2023 kepada BPK RI Perwakilan Aceh, di Kantor BPK, Kamis, (28/3/2024).

Bustami mengatakan, evaluasi dan rekomendasi BPK dari hasil pemeriksaan tersebut, nantinya menjadi langkah perbaikan terhadap laporan keuangan Pemerintah Aceh ke depan.

Laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun 2023 yang diserahkan Pj Gubernur itu terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang telah direview oleh inspektorat Aceh.

“Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP),” kata Bustami.

Pada kesempatan itu, Bustami juga melaporkan pada tahun 2023, Pemerintah Aceh dapat menyerap APBA dengan realisasi belanja sebesar 97,71% atau Rp11,35 triliun dan capaian realisasi pendapatan sebesar Rp10,57 triliun atau 101,96% dari yang dianggarkan dalam APBA.

“Berdasarkan persentase realisasi pendapatan dan belanja APBD Provinsi se-Indonesia tahun 2023, Aceh masuk tiga besar provinsi tertinggi realisasi pendapatan dan peringkat pertama persentase realisasi belanja tertinggi se Indonesia,” ujar Bustami.

Sementara itu, Kepala Subauditorat Aceh 1 BPK RI wilayah Aceh, Trisna, mengatakan, hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut akan diserahkan BPK RI paling lambat 2 bulan sejak diterima atau pada tanggal 28 Mei 2024.

“Kami berusaha agar hasil pemeriksaan LKPA dapat bermanfaat melalui rekomendasi yang kami berikan, sehingga dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBA ke depan,” kata Trisna.

Trisna juga mengharapkan, Pemerintah Aceh juga bisa mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun ini terhadap laporan keuangannya.

Ikut hadir mendampingi Pj Gubernur dalam acara tersebut, Pj Sekda Aceh Azwardi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Mawardi, Kepala Bappeda Aceh T Ahmad Dadek, dan Plh Kepala Biro Adpim Setda Aceh M Gade.[]

Related posts

Sertijab Camat, Pj Sampaikan Pesan Penting

Redaksi

Pj Bupati Aceh Utara Kirim 117 Atlit, Ikuti PORA di Pidie

admin

Pj Bupati Aceh Jaya Hadiri Rapat Paripurna Ke-XI Bahas Pertanggungjawaban APBK 2023, RPJP, dan Perubahan KUA-PPAS 2024

Redaksi

Leave a Comment