Tokoh Muda Aceh, Alhadi. (Photo : Ist)
Banda Aceh | www.lingkar-pos.com –
Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, kritik datang dari tokoh muda Aceh, Alhadi, yang menilai lembaga strategis tersebut seharusnya diisi oleh tenaga kerja yang kompeten, profesional, serta bebas dari intervensi kepentingan tertentu.
Menurutnya, BPKS sebagai lembaga negara tidak boleh hanya mengandalkan praktik “orang dalam” dalam proses perekrutan pegawai maupun pejabat, karena hal itu dapat menghambat kinerja lembaga dalam menjalankan perannya.
Alhadi menegaskan bahwa keberadaan BPKS sangat penting bagi Aceh, khususnya dalam mengelola dan mengembangkan Kawasan Sabang sebagai pintu gerbang perdagangan dan investasi. Karena itu, tenaga kerja yang ditempatkan di dalamnya harus benar-benar memenuhi standar keahlian dan memiliki integritas tinggi. “BPKS ini bukan lembaga biasa. Ini adalah salah satu instrumen penting yang menjadi wajah Aceh di mata nasional bahkan internasional. Oleh karena itu, tenaga yang mengisi di dalamnya harus benar-benar profesional, bukan berdasarkan kedekatan atau kepentingan kelompok tertentu,” tegas Alhadi, Jumat (29/8/2025).
Lebih jauh, ia menilai selama ini masih ada kecenderungan bahwa posisi di BPKS diisi oleh pihak-pihak yang tidak sepenuhnya memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Hal tersebut berpotensi menurunkan kinerja lembaga, sehingga cita-cita besar untuk menjadikan Sabang sebagai kawasan ekonomi yang maju belum sepenuhnya tercapai. “Kalau pola ini terus dibiarkan, jangan berharap BPKS mampu memberikan kontribusi maksimal. Malah yang terjadi justru stagnasi dan ketidakjelasan arah,” tambahnya.
Menurut Alhadi, Tugas berat BPKS jagan dibebankan pada kepala saja selaku pimpinan, namun harus menyuluruh, reformasi dalam tubuh BPKS adalah hal yang sangat mendesak. Salah satunya dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sumber daya manusia yang ada saat ini. Bila perlu, kata dia, dilakukan pembenahan serta penjaringan kembali tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan lembaga dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
“SDM adalah kunci. Jangan pimpinan saja yang kita sorot namun semua pekerja yang ada, banyak dugaan sebelum pimpinan yang sekarang ini, cukup banyak pekerja-pekerja titipan yang tidak memenuhi standar mutu yang baik. Bila SDM yang ditempatkan tidak tepat, maka sehebat apapun pimpinan dan regulasi serta dukungan anggaran, hasilnya tidak akan optimal. Karena itu, penting dilakukan rekrutmen ulang dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel. Tujuannya agar lembaga ini benar-benar diisi oleh tenaga-tenaga yang punya kapasitas,” jelasnya.
Alhadi juga mengingatkan bahwa keberhasilan BPKS dalam mengelola kawasan Sabang akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian Aceh secara keseluruhan. Dengan letak Sabang yang strategis di jalur perdagangan internasional, peluang besar sebenarnya terbuka untuk menjadikannya sebagai kawasan unggulan. Namun, peluang tersebut hanya bisa diraih bila lembaga pengelolanya bekerja secara profesional.
Selain menekankan kompetensi, Alhadi juga mengingatkan pentingnya BPKS bebas dari intervensi pihak-pihak tertentu, baik kepentingan politik maupun kepentingan pribadi. Menurutnya, independensi lembaga merupakan salah satu syarat mutlak agar visi besar BPKS dapat diwujudkan.
“Intervensi adalah penyakit kronis yang harus dihindari. Bila BPKS masih mudah diintervensi oleh kepentingan politik atau individu, maka jangan harap lembaga ini bisa berjalan sesuai fungsinya. Justru akan terus terjebak dalam tarik-menarik kepentingan, dan akhirnya masyarakat yang dirugikan,” ungkap Alhadi.
Ia menambahkan, masyarakat Aceh memiliki harapan besar terhadap BPKS. Sebab lembaga ini dipercaya mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan investasi, serta memperkuat posisi Aceh dalam peta ekonomi nasional. Karena itu, setiap kebijakan dan langkah yang diambil harus benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir orang.
Sebagai tokoh muda, Alhadi berharap pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh benar-benar serius melakukan pembenahan terhadap lembaga tersebut. Ia juga mengajak masyarakat sipil untuk ikut mengawasi jalannya BPKS agar tetap berada di jalur yang benar.
“Kita tidak ingin BPKS hanya menjadi lembaga besar dengan anggaran besar tapi minim manfaat. Kita ingin lembaga ini bekerja sesuai fungsinya, profesional, transparan, dan mampu membawa perubahan nyata bagi masyarakat Aceh, khususnya di Sabang,” tutup Alhadi.
Sorotan yang disampaikan tokoh muda Aceh ini menjadi refleksi penting bahwa BPKS perlu terus dibenahi agar mampu memberikan kontribusi maksimal. Dengan SDM yang tepat, bebas intervensi, serta dikelola secara profesional, BPKS diyakini bisa menjadi motor penggerak kemajuan Aceh di masa depan. (Alman)
