Lhoksukon – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama DPRK Terus membahas dan merampungkan Rencana anggaran perubahan dan KUA PPAS 2023, pembahasan dengan lintas sektoral berlangsung sampai tengah malam yang di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
Penjabat Bupati Azwardi, menyampaikan dalam merancang KUA PPAS-P, Pemerintah terus membagun hubungan kemitraan, sehingga harapkan masyarakat terwujudkan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah yang disampaikan kepada media baru-baru ini.
ia mengatakan fungsi dari pada legislatif dalam hal anggaran yakni Pengawasan, sehingga terciptanya harmonisasi antara pemerintah dengan DPRK Aceh Utara.
“Menyelesaikan pembahasan KUA PPAS-P diharapkan berjalan sesuai rencana, saat ini Anggaran Perubahan sedang dalam penyusunan buku DPA untuk segera diimplementasikan berbagai program untuk masyarakat.
Penjabat Bupati Aceh Utara Azwardi, AP, MSi, dan Ketua DPRK Arafat Ali, SE, menandatangani Nota Kesepakatan Bersama terhadap KUA-PPAS APBK Aceh Utara tahun anggaran 2023. Penandatanganan nota tersebut berlangsung di Gedung DPRK setempat pada Kamis malam, 1 September 2022, dalam rapat Paripurna ke-14 DPRK Aceh Utara masa persidangan II tahun sidang 2022, dengan agenda penyampaian laporan hasil kerja Panitia Anggaran terhadap Rancangan KUA – PPAS APBK Aceh Utara tahun 2023. Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan bersama terhadap Rancangaan KUA-PPAS APBK tahun 2023.
Penjabat Bupati Aceh Utara Azwardi, AP, MSi, dalam sambutannya antara lain menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada anggota DPRK yang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBK serta Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023.
Penyusunan Rancangan KUA-PPAS Aceh Utara tahun 2023 mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Melalui Peningkatan Peran Sektor Pertanian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing”
APBK 2023 juga dalam waktu dekat akan segera tuntas sehingga dalam waktu dua bulan kedepan tidak akan sia sia, ungkap Pj Bupati Aceh Utara.
Gambaran struktur Rancangan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023 menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp 2.397.501.457.784,- yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 242.888.792.907,- dan Pendapatan Transfer sebesar Rp 2.154.612.664.877,-.
Sedangkan total Belanja Daerah direncanakan Rp 2.427.355.105.634,-. Dari sini terlihat ada defisit sebesar Rp 29.853.647.850,- direncanakan dari Penerimaan Pembiayaan yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp 30.853.647.850,- dan Pengeluaran Pembiayaan sebagai Penyertaan Modal Daerah pada Bank Aceh Tahun Anggaran 2023, sebagaimana amanat Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2019 sebesar Rp 1.000.000.000,- . Sehingga pembiayaan Netto sebesar Rp 29.853.647.850,-.
Kondisi Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 65.468.233.350,- dibandingkan dengan APBK tahun 2022 sebesar Rp 2.462.969.691.134,-. Penurunan tersebut terjadi pada beberapa sumber pendapatan yang paling dominan pada Prognosa Pendapatan Transfer, yaitu dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).
“Konsep utama jika ada masalah di harmonisasi dan apabila terjadi miskomunikasi kita harus duduk bersama sehingga komunikasi antara eksekutif dan legislatif akan langgeng untuk mencapai kepentingan masyarakat luas ,” kata Azwardi
“Sejak hari pertama menjabat, kami ingin memperbaiki yang kurang dan melanjutkan yang telah baik dilakukan pemimpin sebelumnya. Mohon dukungan semua untuk Aceh Utara lebih baik,” Harapnya. (ADV)
