ACEH TIMUR I Hampir setahun pascabencana banjir melanda wilayah Aceh Timur, sebagian warga di Gampong Meunasah Asan, Kecamatan Madat, masih menghadapi persoalan serius terkait ketersediaan air bersih. Hingga kini, aliran air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) disebut belum juga menjangkau permukiman warga.

Kondisi tersebut membuat masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu, terpaksa menggunakan sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ironisnya, air yang dikonsumsi warga disebut berwarna kekuningan dan diambil dari sumur dalam yang berada di pekarangan masjid setempat.

Bagi warga yang memiliki kemampuan ekonomi, kebutuhan air bersih masih dapat dipenuhi dengan membeli air yang didatangkan dari luar. Namun, bagi keluarga miskin, membeli air secara rutin bukanlah pilihan yang mudah karena membutuhkan biaya tambahan yang cukup besar.

Nurhadijah, warga Dusun Tupien Siren, mengungkapkan bahwa kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama. Menurutnya, setiap pagi warga harus berbondong-bondong mendatangi sumur untuk mendapatkan air.

“Setiap pagi masyarakat di sini berbondong-bondong datang ke sumur agar bisa mendapatkan air. Kalau datang terlambat, air sumurnya sudah habis,” ujar Nurhadijah.

Ia mengaku prihatin dengan kondisi masyarakat yang hingga kini belum mendapatkan akses air bersih yang layak, terutama setelah bencana banjir yang melanda wilayah tersebut.

Menurutnya, persoalan air bersih bukan hanya menyangkut kenyamanan, tetapi juga berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Warga yang terpaksa menggunakan air berwarna kuning dikhawatirkan menghadapi risiko kesehatan apabila kualitas air tersebut tidak memenuhi standar untuk dikonsumsi.

“Kalau masyarakat yang mampu, mungkin bisa membeli air yang didatangkan. Tapi bagaimana dengan masyarakat miskin? Mereka terpaksa menggunakan air yang ada, meskipun warnanya kuning,” katanya.

Nurhadijah juga menyampaikan kekecewaannya terhadap para wakil rakyat yang menurutnya belum terlihat secara langsung memperhatikan kondisi masyarakat di wilayah tersebut.

“Kami heran, wakil yang telah kami pilih dulu, batang hidungnya pun tidak terlihat untuk melihat nasib kami di pedalaman,” ungkapnya.

Ia menambahkan, masyarakat juga berharap adanya kegiatan reses atau kunjungan langsung dari wakil rakyat ke wilayah mereka agar persoalan yang dihadapi dapat disampaikan secara langsung dan diperjuangkan melalui lembaga legislatif.

“Jangankan membantu kami, reses pun tidak dilakukan ke tempat kami. Padahal dulu mereka berjanji kepada kami bahwa keberadaan mereka adalah untuk membawa perubahan. Tapi kenyataannya, kami merasa janji itu belum kami rasakan,” ujarnya.

Kondisi ini menjadi perhatian serius karena akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan segera turun ke lapangan untuk memastikan kondisi sumber air yang digunakan warga, sekaligus mencari solusi permanen agar masyarakat tidak lagi bergantung pada air yang kualitasnya belum jelas.

Warga berharap pemerintah tidak hanya melakukan pendataan atau memberikan bantuan air bersih secara sementara, tetapi juga segera mempercepat penyelesaian jaringan distribusi air bersih agar masyarakat dapat memperoleh akses air yang aman dan layak secara berkelanjutan.

Masyarakat juga meminta agar kondisi sumur yang selama ini menjadi sumber air warga diperiksa oleh instansi berwenang. Pemeriksaan kualitas air dinilai penting untuk mengetahui apakah air tersebut aman digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun dikonsumsi.

Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemulihan pascabencana tidak berhenti setelah banjir surut. Infrastruktur dasar, termasuk akses air bersih, harus menjadi bagian penting dari agenda pemulihan masyarakat terdampak bencana.

Warga Meunasah Asan berharap pemerintah daerah, PDAM, DPRK Aceh Timur, serta pihak terkait lainnya dapat segera merespons keluhan tersebut. Mereka meminta adanya langkah nyata untuk memastikan tidak ada lagi warga, terutama keluarga kurang mampu, yang terpaksa mengonsumsi air dengan kondisi yang tidak layak hanya karena tidak mampu membeli air bersih.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak PDAM maupun Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terkait penyebab belum mengalirnya jaringan air bersih ke wilayah tersebut serta langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi persoalan yang telah dikeluhkan warga. (Alman)