Lpos, Lhoksukon – Pemerintah Aceh Setiap Tahunnya mengalokasikan Anggaran dalam kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah akan tetapi pemerintah luput dari pengembangan ekonomi Dayah yang seharusnya untuk kemandirian dalam bertahan dari himpitan ekonomi.
Ketua komisi III DPRK Aceh Utara, Razali Abu dalam keterangan resmi mengatakan selama ini pemerintah hanya fokus pada pembangunan dan pengembangan sarana prasarana dayah, tapi lupa pada pengembangan pemberdayaan ekonomi Dayahnya.
“Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren atau nama lain Dayah pada Pasal 45 tentang Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren/dayah dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan praktik kerja lapangan,penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantrendan masyarakat, pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembagausaha mikro, kecil, dan menengah, pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat, pemberian pinjaman dan bantuan keuangan, pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu” Ujar politisi Partai Aceh.
LanjutnyaPada Pasal 46 diatur, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren/Dayah dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
“Jelas diatur Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 bahwa Dayah/Pesantren memiliki peran strategis dalam mengatasi permasalahan masyarakat” Ucapnya.
Dayah memiliki posisi strategis yakni sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, sekaligus lembaga pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Dayah berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren/dayah dan masyarakat sekitarnya
Saat ini ada 28.194 pesantren/dayah seindonesia dengan santri 18 juta orang yang dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan UMKM.
“Diharapkan selain menguasai ilmu agama juga menguasai kewirausahaan sehingga saat terjun
di masyarakat, santri mampu menggerakkan masyarakat untuk berwirausaha” Harapan ketua komisi III. (*)
