Banda Aceh | Lingkarpos.com – DPP Muda Seudang Aceh kecewa terhadap pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menyebut partai lokal berisi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai potensi timbulnya konflik saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Juru bicara DPP Muda Seudang Aceh Muhammad Chalis sangat menyayangkan pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menyebut partai lokal berisi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai potensi timbulnya konflik saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Padahal mantan kombatan GAM mulai dari 15 agustus 2005 sampai hari ini telah mengubur mimpi untuk merdeka dari Indonesia. Sehingga dengan jalur Partai Aceh pun dijadikan wadah oleh para mantan kombatan untuk menyalurkan aspirasi politiknya, sesuai dengan poin poin MOU Helsinki dan UUPA nomor 11 tahun 2006.
Bahkan Chalis mengatakan informasi yg disampaikan panglima TNI sangat keliru, karena saat ini mantan kombatan GAM bukan hanya di partai lokal saja, banyak tersebar atau sukses membangun karir politik mereka di parta nasional bahkan beberapa diantara mereka telah berkantor di DPR RI, DPR Aceh, bahkan ada yang DPRK.
Begitu juga yang terjadi di partai lokal, tidak semua mantan kombatan yg menjadi caleg dan kepala daerah, tetapi ada dari unsur akademisi, pengusaha dan tokoh agama yg di rekomendasi oleh masyarakat aceh untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh melalui partai lokal, sehingga pernyataan tersebut terkesan jika panglima TNI anti terhadap partai lokal.
Para eks kombatan telah ikhlas menerima perdamaian Helsinki untuk mewujudkan kesejahteraan Aceh di dalam bingkai NKRI, Komitmen terhadap Perjanjian Helsinki telah ditunjukkan para mantan kombatan GAM lewat partisipasi mereka dalam beberapa Pilkada yang sudah berlangsung di Aceh.
Chalis juga menambahkan, saat Partai Aceh kalah dalam Pilkada 2017, hasil itu diterima dan diperjuangkan dengan cara-cara konstitusional. Ketegangan yang sempat terjadi pada 2011 sampai 2012 disebutnya karena polemik aturan antara Aceh dan pusat, bukan konflik antar kandidat. Dan itu poin penting yang perlu dicatat oleh panglima TNI.
Pada saat berlangsung Pemilu legislatif dan pemilu Presiden beberapa waktu lalu tidak ada gejolak apapun yang ditimbulkan oleh para mantan Kombatan GAM, dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa para mantan Kombatan GAM menjaga baik perdamaian dengan pemerintah Indonesia
Dan setelah kami telaah lebih lanjut pernyataan panglima TNI juga terkesan anti terhadap bendera bintang bulan, padahal bendera bintang bulan merupakan harga diri dan Marwah bangsa Aceh dan telah diatur jelas dalam MOU Helsinki, UUPA, dan Qanun nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan lambang Aceh, serta sudah dilembar daerahkan.
Maka kami meminta kepada panglima TNI Agus Subiyanto untuk membuat pernyataan maaf terhadap masyarakat Aceh, Para mantan Kombatan GAM, Partai Politik Lokal Aceh dan terhadap pernyataan yang telah disampaikan yang seakan akan mendiskreditkan kami Masyarakat Aceh, Para Mantan Kombatan GAM dan Partai Politik Lokal Aceh.[]
