Lhoksukon – Meski sudah berlangsung selama 18 bulan, namun progres pelaksanaan rehabilitasi Bendung Daerah Irigasi (DI) Krueng Pase, Aceh Utara, baru sekitar 35 persen. Karena itu, Anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, H Ruslan M Daud S.E M.A.P, menyampaikan kekecewaannya dengan kinerja kontraktor pelaksana proyek tersebut yang sangat lambat.
Hal itu dikatakan HRD sapaan akrab H Ruslan Daud, saat meninjau Bendung DI Krueng Pase, di Kecamatan Murah Mulia, Kabupaten Aceh Utara bersama pejabat dari Kementerian PUPR RI, Sabtu (28/1/2023).
“Alhamdulillah, hari ini kita bersama Kementerian PUPR melakukan peninjauan kembali ke Bendung Krueng Pase dalam rangka melihat progress sekaligus mendorong untuk percepatan pelaksanaan. Dari apa yang kita lihat hari ini, jelas sangat mengecewakan kondisi pekerjaanya” ujar HRD.
Dikatakan HRD yang juga Kapoksi V Fraksi Partai Kabangkitan Bangsa (PKB), Kontraktor pemenang tender proyek rehab Bendung Daerah Irigasi (DI) Krueng Pase tidak professional, sehingga pekerjaan tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan.
“Saya dengar terdapat banyak kendala dari sisi Kontraktor. Salah satu penyebab utama yaitu kemampuan keuangan yang sangat terbatas sehingga tidak mampu melaksanakan pekerjaan dengan optimal. Mereka hanya berharap pada pencairan dari uang proyek. Karenanya tidak mengherankan jika mereka tidak mampu mengejar ketertinggalan progress” jelas HRD.
Terkait dengan hal tersebut, Politisi PKB yang saat ini duduk di Komisi V dan bermitra dengan Kementerian PUPR menyampaikan bahwa dibutuhkan evaluasi menyeluruh terkait dengan sistem pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR.
“Kontraktor yang semacam ini, saya yakin tidak hanya terdapat di Bendung Krueng Pase. Tapi juga di sejumlah proyek-proyek lainnya di bawah Kementerian PUPR. Artinya ada persoalan serius dengan sistem pelelangan yang dipusatkan melalui pintu BP2JK (Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi). Karena itu, kita mendesak untuk dilakukan evaluasi sistem dan personil yang ada di BP2JK” tegas HRD.
Terkait dengan Bendung Krueng Pase menjadi salah satu titik fokus pengawalan HRD mengingat ada ratusan ribu petani yang menggantungkan nasibnya pada air irigasi tersebut. “Ketika mereka tidak bisa turun ke sawah, masyarakat bukan hanya tidak punya beras tapi juga tidak punya penghasilan karena umumnya masyarakat kita bergantung pada sektor pertanian,” jelas Politisi dari Partai Kebangkita Bangsa (PKB) ini.
“Nah, aspek kesejahteraan ini sangat erat kaitannya dengan kriminal. Dalam kondisi ini, bisa berdampak juga terhadap meningkatnya aksi kriminal mengingat kebutuhan utama masyarakat tidak terpenuhi. Selain itu, juga berdampak terhadap pendidikan anak-anak mereka yang selama ini dibiayai dari hasil olah sawah. Artinya bendung Krueng Pase ini benar-benar memiliki efektif dan berfungsi sebagai nadi penggerak ekonomi masyarakat di sana,” timpal Bupati Bireuen Periode 2012-2017 ini.
Lebih lanjut, HRD menyampaikan bahwa ada perpanjangan waktu sampai dengan pertengahan tahun 2023 yang diberikan kepada Perusahaan pemenang. HRD juga mendapatkan informasi bahwa ada perubahan manajemen dari sisi perusahaan untuk mengejar ketertinggalan. “Semoga dengan perpanjangan waktu dan perubahan managemen, kita berharap pertengahan tahun ini sudah selesai dikerjakan dan petani kita akan segera turun ke sawah” harap HRD.
Untuk sekedar diketahui bahwa alokasi anggaran untuk Rehab Bendung D.I. Krueng Pase berjumlah 56 Miliar. PT. Rudi Jaya memenangkan paket tersebut dengan nilai 44 Miliar. Saat ini, pencairan yang dilakukan sebanyak 18 Miliar dengan progres fisik sekitar 35 persen. (*)
