Lhoksukon – beredarnya isu di kalangan pejabat pemerintah aceh utara tentang Reshuffle jadi perhatian pada rapat Paripurna penetapan rancangan Qanun APBK-Perubahan tahun anggaran 2022 yang digelar selasa malam (27/9) lalu di gedung DPRK Aceh utara, Landing.
Dalam draf pendapat akhir Fraksi yang pertama dibacakan dari Fraksi Gerakan Keadilan yang dibacakan Drs. H. Azali Fuadi yakni menyoroti isu-isu reshuffle dan isu lainya yang sedang hangat dibicarakan dalam kalangan pejabat aceh utara. Jumat (30/9/2022).
“kami berharap Pj. Bupati lebih fokus dulu mengenai program-program kemasyarakatan yang langsung menyentuh masyarakat agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat” pinta Fraksi
Dari Fraksi Partai Aceh yang dibacakan, Tajuddin, S.Sos “Fraksi Partai Aceh meminta dengan tegas kepada Pj. Bupati untuk menjaga kestabilan roda pemerintahan dan tidak melakukan mutasi dengan gegabah, tanpa pertimbangan aspek kinerja”.
Berbeda halnya yang disampaikan Fraksi PANAS (PNA,Nasdem) yang disampaikan Anzir,SH “meminta kepada Pj. Bupati Aceh Utara mengevaluasi kinerja SKPK dan menggantikan dengan orang yang profesional dan bukan titipan serta dapat menghindari mereka-mereka penjilat.
Berbagai persoalan lainya juga dibacakan dari gabungan Komisi I hingga V terhadap persoalan yang terjadi di aceh utara.
Dalam Rapat paripurna ke 5 persidangan III DPRK Aceh Utara Tahun 2022 dalam rangka penyampaian laporan gabungan komisi, Pendapat akhir Fraksi serta pengambilan keputusan terhadap rancangan qanun APBK Perubahan TA 2022 disepakati Total APBK-P 2022 sebesar Rp. 2.622.248.982.789 ( Dua Triliyun Enam Ratus Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
Hadir Sekda, staf ahli bupati, Para Asisten Para OPD, Para Pimpinan BUMD serta Para Camat.
Dalam sambutan, Pj Bupati Aceh Utara mengatakan dalam kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada badan anggaran DPRK yang telah membahas nota keuangan dan rancangan APBK Perubahan Tahun anggaran 2022 pada rapat-rapat badan anggaran.
Ia juga mengucapkan terimakasih kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang telah menyusun dan membahas bersama dengan badan anggaran dan selanjutnya hasil pembahasan dengan badan anggaran diserahkan kepada gabungan komisi untuk dibahas dan disepakati hingga pada malam hari.
Azwardi berharap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten Aceh utara yang telah disepakati bersama menjadi suatu harapan dalam menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
Pj. Bupati akan menyikapi pendapat agabungan komisi dan laporan dari fraksi-fraksi terhadap rancangan perubahan APBK tahun anggaran tahun 2022 akan kami evaluasi, pelajari dan tindaklanjuti dengan pedoman pada peraturan perunfdang-undangan yang berlaku dan akan menjadi perhatian kami bersama.
Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat, S.E mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada gabungan komisi I, II, III, IV dan V dan TAPD yang telah menuntaskan pembahasan rancangan perubahan anggaran tahun 2022 sehingga dapat dilakukan kesepakatan penetapan APBK-P menjadi Qanun Kabupaten.
Berikut Hasil Rekomendasi gabungan Komisi-Komisi
1. Meminta Pj Bupati Aceh Utara menyikapi usulan forum keurani aceh Utara terkait upah/jerih keurani dan aparatur gampong sesuai PP no 11 tahun 2019
2. Bimtek Aparatur Desa digelar di provinsi aceh.
3. Disdukcapil untuk melakukan mobilisasi perekaman E-KTP di setiap kecamatan.
4. Rumah dinas camat agar ditempati
5. Memaksimalkan kinerja Disperindagkop pengutipan retribusi sewa toko dan kios
6. DPMTrasnaker mengajak Investor untuk berinvestasi di aceh Utara untuk menciptakan lapangan kerja.
7. Dinas PUPR minimnya pendapatan sektor pengelolaan Alat berat
8. Dinas Perhubungan meningkatkan sektor Parkir untuk ditingkatkan tahun 2023
9. Meminta Laporan keuangan dan laporan kinerja PD setiap triwulan sesuai Qanun dan tembusan ke DPRK.
10. Memfungsikan aset yang berada di kota lhokseumawe dan di luar daerah untuk meningkatkan PAD
11. Meninjau ulang direktur PT. PEM terkait SK diduga ada kejanggalan
12. RSUCM memfungsikan ruang isolasi covid 19. menjadi kamar pasien BPSJ
20. Menempatkan SDM profesional di RSUCM
21. Membenahi ruang bangsal di RSUCM
22. Menempatkan dokter Spesialis di RSUCM di hari sabtu dan minggu
23. Menertibkan tempat wisata di pantai untuk menerapkan syariat islam
24. Solusi terkait tenaga non ASN yang belum memenuhi syarat pendataan PPPK.
25. Memfungsikan lembaga keistimewaan MAA, MPD, Badan Dayah, Wilyatul Hisbah dan Dinas Sariat Islam
26. Rekomendasi pemekaran DOB kota panton Labu, Aceh Malaka kepada Mendagri. (*)
