Lhoksukon – Pengamat Sosial T. Hidayatuddin, Direktur Strategic Initiative Group (SIG) mengatakan persoalan kenaikan BBM sangat erat hubungannya dengan Partai Politik. Partai politik paling bertanggung jawab terhadap kenaikan BBM pada tanggal 3 September 2022 pukul 14.30 Wib, kenaikan BBM pasti akan ada reaksi masyarakat bahkan dapat memicu berbagai macam instabilitas yang terjadi. Sabtu (10/9/2022)
“Kenapa mereka nggak sejak awal mencegah terjadi kenaikan BBM, seperti dengan mengurangi posting anggaran yang ada di Departemen yang bisa membantu subsidi terhadap BBM”. sebut Pengamatan Sosial yang juga mantan Ketua KIP Utara periode 2009-2014
“kenaikan BBM menjadi rancunya bagi saya, begitu BBM naik dan mendapatkan resistensi demonstrasi Mahasiswa di sana-sini, ramai-ramai orang politik menolak kenaikan BBM, Pasca diumumkan Presiden BBM Naik, kita bisa lihat para aktivis-aktivis mahasiswa bereaksi dengan mendatangai kantor DPRD setempat, karena penolakan begitu kuat barulah para politisi yang ada di Legislatif merespons, dimana mereka semua bikin surat kepada presiden untuk menolak kenaikan BBM, bila BBM sudah naik bahkan baru isu kenaikan BBM saja telah memicu kenaikan harga-harga sembako, yang anehnya BBM naik Pertalite dan Solar sulit kita temukan di SPBU. Ucap mantan Staf Ahli Bupati Aceh Bupati ini
“Presiden, Gubernur, Bupati Serta Walikota itu kan endorsnya Partai Politik, jabatan-jabatan strategis di eksekutif itu lewat proses kompetisi politik. Dimana kita tahu saat masa masa pencalonan baik itu presiden, Gubernur, Bupati / Walikota dan DPR mereka tanpa sungkan-sungkan berjanji ini – itu, lalu dengan berbagai macam janji-janji kepada masyarakat itulah akhirnya mereka dipercaya rakyat guna menjadi Top Eksekutif dan Legislatif, nah dalam kondisi ketidakberdayaan masyarakat, mestinya mereka hadir bukan hanya sebagai lip Service atau sekedar menampung aspirasi pendemo dengan pernyataan sikap”. Ulasnya
Lanjutnya, yang dibutuhkan Rakyat hari ini adalah SIKAP kepedulian dan keberpihakan kepada rakyat dengan tegas menggunakan kekuasan Politik parlemen yang mereka miliki untuk meminta Presiden segera membatalkan kenaikan BBM , Rakyat sedang sulit bahkan sekarat akibat di hajar oleh Covid dengan segala embel-embel isu ikutan Covid tersebut , jadi tidak cukup hanya ramai-ramai bersorak turunkan BBM?” tetapi gunakan hak Legislatif mereka untuk melindungi Rakyat Pemilihnya.
“Pasca amandemen 45, Partai politik mempunyai peran strategis terkait pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI dengan persetujuan dari DPR, Penentuan pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI itu bukannya Presiden saja melainkan DPR terlibat”. Cetus
“luar biasa DPR dalam segala hal, masa kenaikan harga BBM tunggu demonstrasi dulu baru bikin surat jangan naik harga BBM, mestinya hak konstitusi atau undang-undang difungsikan, bukan hanya untuk menghibur para Demonstran dan Bukan hanya untuk mengejar kekuasaan semata”tutupnya. (*)
