Aceh Utara I Warga di sejumlah desa terdampak banjir di Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, mengeluhkan lambannya penanganan jaringan irigasi yang rusak akibat bencana. Kerusakan tersebut membuat ribuan hektare lahan persawahan hingga kini belum dapat kembali digarap, sehingga mengancam mata pencaharian petani dan berpotensi mengganggu ketahanan pangan masyarakat.
Keluhan itu disampaikan langsung warga kepada Anggota DPRK Aceh Utara, Zulkifli yang akrab disapa Joel Panton, saat bersilaturahmi dan berdialog dengan masyarakat di Kecamatan Baktiya, Selasa (21/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, warga mengungkapkan bahwa kerusakan saluran irigasi menjadi salah satu kendala utama yang menghambat dimulainya kembali aktivitas pertanian pascabanjir. Sejumlah petani mengaku tidak dapat mengolah sawah karena pasokan air untuk lahan pertanian belum normal.
Kondisi itu dikhawatirkan semakin memperburuk situasi ekonomi masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Tidak berfungsinya lahan sawah dalam waktu panjang membuat petani kehilangan sumber pendapatan, sementara kebutuhan hidup terus berjalan.
Warga berharap pemerintah segera melakukan langkah nyata untuk mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak. Mereka menilai, pemulihan sektor pertanian harus menjadi salah satu prioritas utama dalam proses penanganan dampak banjir, mengingat sektor tersebut menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di kawasan pedesaan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Joel Panton meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui instansi teknis yang berwenang, termasuk Balai Wilayah Sungai (BWS), agar segera turun tangan dan memprioritaskan perbaikan jaringan irigasi di wilayah terdampak banjir.
“Persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ribuan hektare sawah di Kecamatan Baktiya belum bisa difungsikan pascabanjir. Jika tidak segera ditangani, dampaknya akan semakin besar terhadap produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Joel Panton.
Menurutnya, pemulihan jaringan irigasi bukan hanya berkaitan dengan kepentingan petani, tetapi juga menyangkut keberlangsungan produksi pangan di Aceh Utara. Semakin lama lahan pertanian tidak dapat difungsikan, semakin besar pula risiko menurunnya produksi pangan dan meningkatnya beban ekonomi masyarakat.
“Petani harus segera bisa kembali turun ke sawah. Jangan sampai masyarakat yang sudah menjadi korban bencana justru kembali menghadapi persoalan baru akibat lambannya pemulihan infrastruktur pertanian,” ujarnya.
Selain persoalan irigasi, warga juga menyampaikan keluhan terkait kesulitan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Sejumlah warga mengaku masih mengalami keterbatasan ekonomi setelah terdampak banjir dan menyebut belum menerima bantuan pangan maupun bantuan hidup (jadup) yang mereka harapkan.
Kondisi tersebut menambah beban masyarakat yang hingga kini masih berupaya memulihkan kehidupan mereka pascabencana. Warga berharap pemerintah memastikan seluruh bantuan untuk korban terdampak banjir dapat disalurkan secara merata, tepat sasaran, dan tidak terlambat.
Masyarakat juga meminta pemerintah melakukan pendataan ulang terhadap warga terdampak untuk memastikan tidak ada korban bencana yang terlewat dari program bantuan.
Warga berharap aspirasi yang mereka sampaikan kepada wakil rakyat tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi. Mereka menilai percepatan rehabilitasi jaringan irigasi harus dilakukan bersamaan dengan pemulihan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Dengan demikian, para petani dapat kembali menggarap sawah, roda perekonomian desa kembali bergerak, dan ancaman krisis pangan di tengah masyarakat dapat dicegah sejak dini. (Alman)
