Aceh Jaya | lingkarpos.com – Pj. Bupati Aceh Jaya, Dr. A. Murtala, M.Si., memimpin Rapat Koordinasi terkait Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh di Ruang Rapat Bupati Aceh Jaya pada kamis, 7 Maret 2024.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan No. 91 Tahun 2023 yang mewajibkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk perlindungan jaminan sosial bagi Petani Sawit Mandiri.
Pada kesempatan tersebut, disepakati bahwa sebanyak 1.630 Petani Sawit Mandiri di Aceh Jaya akan dilindungi melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Targetnya, program ini akan terealisasi paling lambat April 2024 mendatang.
Selain petani sawit, BPJS Ketenagakerjaan juga akan memprioritaskan para pekerja di lingkungan gampong untuk mendapatkan jaminan sosial.
Murtala dalam arahannya menekankan agar program-program BPJS Ketenagakerjaan ini lebih fokus kepada masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga dapat membantu menurunkan angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Aceh Jaya.
Terkait penggunaan DBH Sawit dan Dana Gampong, Murtala menyarankan agar BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat terkait regulasi dan manfaat dari program-program BPJS Ketenagakerjaan.
“Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menyatakan dukungan penuh terhadap program-program BPJS Ketenagakerjaan dan berkomitmen untuk terus bersinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” Ungkap Murtala.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh, Achmad Ramli, turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemkab Aceh Jaya. “Kami mengucapkan terimakasih atas dukungan pemkab aceh jaya.” Ucapnya
“Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini bisa memberikan arah dan kebijakan lebih detail dan fokus sehingga perlindungan ini bisa kita realisasikan” Ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Transnaker Aceh Jaya, Bakhtiar, juga menjelaskan bahwa program DBH ini telah direncanakan sejak tahun lalu dengan anggaran Rp 328.608.000 untuk 1.630 orang. Program ini diperuntukkan bagi buruh tani, bukan pengusaha tani, dan bertujuan untuk mempercepat mengatasi kemiskinan ekstrem di Aceh Jaya.
Pada kesempatan yang sama, Pj. Bupati Aceh Jaya menerima plakat penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh atas komitmennya dalam mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Rapat ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Aceh Jaya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh beserta Jajarannya Plh. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh Jaya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Jaya) , Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (PMKB) Aceh Jaya, Kepala Dinas Sosial Aceh Jaya, Kadis Transnaker, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Jaya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Jaya, Kepala bagian Tata Pemerintahan dan Kepala Bagian Prokopim Setdakab Aceh Jaya dan unsur terkait lainnya.[]
