Redelong – Dalam menekan Laju Inflasi di Kabupaten Aceh, Penjabat Bupati Bener Meriah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp 11,1 Miliar dari dua persen Dana transfer Daerah (DTU). Rabu (16/11/2022)
Pj Bupati Bener Meriah Haili Yoga, sangat serius menjalankan amanat PMK No 134/PMK.07/2022 yakni penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian Inflasi, dalam instruksi tersebut di amanatkan harus melakukan realokasi sebesar 2 persen dari dana transfer umum (DTU).
Pj dalam wawancaranya menyatakan sangat serius dalam mengendalikan dan menekan laju inflasi di daerah yang dipimpinnya.
Ia menjelaskan langkah itu untuk menjaga harga dan daya beli masyarakat terutama bahan kebutuhan pokok tetap stabil di pasaran sekaligus dalam rangka menekan dan mengendalikan laju inflasi khususnya di Kabupaten Bener Meriah.
“Pemkab siap mengucurkan dana sebesar Rp 11,1 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2022 dan diharapkan tepat sasaran” Katanya
Lanjut, bahwa anggaran yang dikucurkan tersebut sebesar mengacu pada aturan pemerintah pusat, di mana 2 persen dari alokasi Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) daerah, bisa dipergunakan untuk subsidi dalam rangka meredam dampak kenaikan harga BBM, juga menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi 2022.
“Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) khususnya Kabupaten Bener Meriah selalu berkolaborasi dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok serta meningkatkan ketahanan pangan, dengan demikian daya beli masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.
Menurut Haili Yoga, seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua TPID Kabupaten Bener Meriah, untuk bantuan sosial kepada usaha mikro, kecil dan menengah kita plotkan dana sebesar Rp 2.073.600.000,- yang bersumber dari pergeseran anggaran DTU APBK Tahun 2022 sebesar 2 persen.
Dengan rincian Bansos Pertanian Rp 865,800,000, UMKM Rp 167,400,000,- , IKM Rp 898,200,000,-, ab Becak Rp 21,600,000,- dan Sopir Truk Pasir Rp 120,600,000,- serta Penciptaan lapangan kerja sebesar Rp150,127,578.
Sedangkan anggaran yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) berjumlah Rp 8.907.104.000,- itu untuk peningkatan sarana dan prasarana pasar sebesar Rp 950.000.000,- bantuan sosial untuk disabilitas, bantuan modal usaha masyarakat ekonomi lemah, bantuan sosial kepada petani, pengemudi becak barang dan orang serta supir angkutan pasir dan batu berjumlah Rp 2.773.400.000,-
Bantuan budidaya tanaman pangan dan pemanfaatan lahan pekarangan sebesar Rp 210.000.000,- bantuan bagi Koperasi, Usaha kecil dan menengah Rp 849.000.000,- bantuan pemberdayaan masyarakat miskin ekstrim, pedagang ikan pasar rakyat, pengembangan produk unggulan daerah sebesar Rp 1.926.704.000,- bantuan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berupa bantuan usaha rumah tangga gender sebesar Rp 198.000.000, Peningkatan akses pasar hortikultura serta pasar murah sebesar Rp2.000.000.000.
Kucuran dana senilai Rp11,1 miliar baik yang bersumber dari APBK maupun DID Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2022. Ini adalah bentuk komitmen dan keseriusan Pemerintah daerah untuk menekan dan mengendalikan laju inflasi khususnya di Kabupaten Bener Meriah, dan sebesar ini harus tepat sasaran.
“Insyaallah kita berkeyakinan dengan kesungguhan dan partisipasi aktif seluruh stakeholder ini akan memberikan hasil yang nyata dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Bener Meriah. apa yang menjadi tujuan dan harapan pemerintah dalam menekan, menjaga serta menstabilkan harga di pasaran terutama di Kabupaten Bener Meriah bisa terwujud, dengan demikian pula laju inflasi dapat kita kendalikan,” tandas Pj. Bupati.
“Untuk mendapatkan dana tersebut, tentunya kita harus mengacu dan harus sesuai dengan ketentuan dan berpedoman kepada regulasi yang ada,” tegas Haili Yoga (*)
