Jakarta | lingkarpos.com – Transparansi dan percepatan dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada era digital mulai dilakukan pemerintah saat ini. Menyikapi hal tersebut, lakukan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PBJ pada salah satu hotel di Jakarta, Selasa (7/11/2023).
Kegiatan yang memiliki tema “Transformasi Pengadaan Untuk Indonesia Maju” tersebut, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Penjabat (Pj) Wali Kota Lhokseumawe, Imran, agenda ini sangat dibutuhkan karena informasi yang didapatkan bisa membantu percepatan proses lelang yang selama ini masih dari yang konvensional ke digitalisasi melalui E-Katalog. Selain itu juga terdapat penekanan untuk memakai produk dalam negeri, serta peningkatan kapasitas Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa (JF-PBJ).
“Keikutsertaan saya di Rakornas PBJ ini, yang pasti untuk mendapatkan informasi terkait aturan – aturan terbaru, karena kita ketahui seluruh proses PBJ harus sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Prosesnya transparan dan dapat dipertanggung jawabkan,” ucap Imran.
Rakornas tersebut turut dihadiri oleh para menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemda, Ketua dan Koordinator Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemda, perwakilan Asosiasi Penyedia dan Asosiasi Profesi Pengadaan (IAPI dan IFPI). []