Lingkarpos.com | Aceh Timur – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, mulai menjadi sorotan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Assyifa Dara Madani yang beroperasi di Desa Tanjong Ara diduga tidak menerapkan rotasi menu sebagaimana dianjurkan dalam pedoman Program MBG.
Akibatnya, sejumlah siswa dari berbagai jenjang pendidikan mengaku bosan dengan menu yang disajikan. Bahkan, menurut pengakuan sejumlah wali murid dan pihak sekolah, tidak sedikit makanan yang akhirnya tidak dimakan dan terbuang percuma.
Berdasarkan pedoman pelaksanaan MBG, variasi menu menjadi bagian penting dalam menjaga selera makan anak sekaligus memastikan kebutuhan gizi terpenuhi. Rotasi menu umumnya dilakukan secara berkala, mulai dari siklus mingguan hingga 15–20 hari sesuai ketentuan dan rekomendasi ahli gizi.
Namun fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda. Sejumlah kepala sekolah, guru, dan wali murid mengaku telah lama memperhatikan menu yang dinilai cenderung monoton.
“Anak-anak sudah mulai bosan. Makanan sering tidak habis karena menunya hampir sama terus,” ungkap seorang kepala sekolah yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Keluhan tersebut tidak hanya datang dari siswa SD, tetapi juga dari peserta didik PAUD, MIN, MTs hingga santri yang menjadi penerima manfaat Program MBG.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap operasional SPPG. Sebab, apabila rotasi menu memang menjadi bagian dari standar pelayanan, mengapa keluhan baru mencuat setelah program berjalan sekitar empat bulan?
Ketua Tuha Peut Gampong Lueng Sa, Darkasyi, menilai pengawas seharusnya tidak hanya memeriksa administrasi, tetapi juga memastikan kualitas pelayanan di lapangan.
“Kalau ada pengelola yang tidak menjalankan ketentuan, pengawas harus memberikan teguran. Jangan sampai anggaran besar yang digelontorkan pemerintah justru tidak memberikan manfaat maksimal kepada anak-anak,” tegasnya.
Darkasyi menegaskan masyarakat mendukung penuh Program MBG sebagai program strategis pemerintah untuk meningkatkan gizi dan kecerdasan generasi muda. Namun menurutnya, tujuan mulia tersebut akan sulit tercapai apabila makanan yang disediakan justru tidak diminati oleh penerima manfaat.
Selain persoalan menu, muncul pula pertanyaan mengenai pola distribusi makanan. Jarak antara dapur SPPG di Desa Tanjong Ara dengan sejumlah sekolah disebut mencapai sekitar 10 kilometer. Kondisi itu memunculkan pertanyaan apakah distribusi tersebut telah sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan Badan Gizi Nasional serta bagaimana pengawasannya dilakukan.
Saat dikonfirmasi, pengelola SPPG Yayasan Assyifa Dara Madani, Faisal, mengakui menu yang beredar merupakan produksi dapurnya. Ia juga mengakui baru menerima keluhan setelah sekitar empat bulan program berjalan.
“Baru kali ini kami menerima keluhan dari siswa. Ke depan kami akan mengubah dan memvariasikan menu. Selama ini menu yang kami sajikan mengikuti arahan ahli gizi,” ujarnya, Selasa (4/8/2026).
Terkait distribusi makanan ke sekolah-sekolah yang berjarak hingga sekitar 10 kilometer, Faisal menyatakan pengiriman selama ini tetap dilakukan tepat waktu.
Polemik ini menjadi pekerjaan rumah bagi pihak-pihak terkait, terutama pengawas SPPG dan instansi yang membina Program MBG. Evaluasi menyeluruh terhadap kualitas menu, penerapan standar rotasi makanan, mekanisme distribusi, serta efektivitas pengawasan dinilai penting dilakukan agar program yang dibiayai negara benar-benar memberikan manfaat optimal bagi peserta didik, bukan sekadar memenuhi target penyaluran. (**)
