LHOKSUKON | Hubungan antara eksekutif dan Legislatif terlihat tidak baik-baik. Nama mahyuzar tidak kembali diusulkan untuk menjabat kembali memimpin Aceh Utara hingga terpilihnya Bupati Definitif 2024.
Melalui sambungan Telp Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara. Arafat Ali mengatakan hubungan secara kelembagaan kurang baik dimana fraksi hingga anggota DPRK komplain atas sikap Penjabat Bupati Mahyuzar selama ini.
“terkait Kegiatan DPRK beliau lebih mementingkan kegiatan beliau di luar, padahal kami ini mewakili rakyat, banyak hal yang kami harus disampaikan secara langsung kepada beliau.”
“Secara pribadi saya sampaikan beliau permasalah tersebut yang terjadi, secara kelembagaan juga sampaikan, contohnya terkait pergantian Kepala SKPK, beliau tidak ada komunikasi seperti minta pendapat dan lainya” Kata arafat
“kami ini macam tidak diangapnya, ‘Hantoem Diecikeut Sapeu Pih Ngen Tanyoe’.
“terkait surat dari mendagri soal Berakhir masa Jabatan Pj, beliau tidak merespon, berarti beliau tak mau lagi dong membangun aceh utara, apalagi beberapa bulan ini kita memasuki perhelatan Pilkada” tutur Arafat
“Banyak persoalanya. kami diam bukan berarti baik-baik saja, cuman kami tak publis. kita tidak mau mengganggu apa yang dikerjakan beliau saat ini, Secara kelembagaan sudah kita sampaikan”
“ketua fraksi dan anggota banyak yang pesimis atas kinerjanya, Dinas Banyak yang Plt padahal sebelum berakhirnya Azwardi sudah dilaksanakan Job Fit, tapi tidak ditindak lanjuti oleh beliau, nampaknya dia lebih suka Plt bisa diatur kalau tidak suka tinggal digeser” tutupnya