Lingkarpos.com – Usai dilantik menjadi Penjabat Bupati Aceh Utara pada jum’at (14/7), Dr Drs Mahyuzar, MSi dihadapkan dengan persoalan kreung Pase, dimana proyek APBN yang dikerjakan PT Rudi Jaya asal Sidoarjo Jawa Timur, tak kunjung selesai hingga dihentikan pihak BWS.
Imbas dari kinerja PT Rudi Jaya mengakibatkan Daerah Irigasi (DI) Krueng Pase.yang digunakan sebagai pengairan sawah petani tidak dapat berfungsi tempat bercocok tanam sehingga masyarakat di 9 kecamatan yakni Samudera, Syamtalira Bayu, Syamtalira Aron, Meurah Mulia, Tanah Pasir, Tanah Lua, Matangkuli, Nibong dan Blang Mangat Kota Lhokseumawe,Irigasi Krueng Pase terletak di Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, berjarak lebih kurang 20 KM dari Kota Lhoksukon.
Bendung ini dibangun Belanda pada Tahun 1931 ketika Indonesia belum merdeka, dengan memanfaatkan sumber air dari sungai Krueng Pase. Irigasi Krueng Pase ini melayani mencapai 8.922 Hektare sawah, berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2015 merupakan tanggungjawab dan wewenang pemerintah pusat.
Akibat besaran debit air dan bencana alam banjir yang terjadi pada tanggal 24 April 2008, bendung Irigasi Krueng Pase mengalami kerusakan berat dan patah, hal ini dikarenakan faktor usia konstruksi yang sudah cukup tua dan kurangnya perawatan pada saat itu. Selain itu, dampak dari bencana gempa bumi pada tanggal 26 Desember 2004 yang mempengaruhi kestabilan konstruksi sehingga mengakibatkan kerugian petani sawah yang tidak dapat menanam padi selama tiga tahun, atau enam kali musim tanam.
Pj Bupati Aceh Utara, Dr Drs Mahyuzar, MSi telah melakukan upaya pengaliran air berupa kegiatan normalisasi sungai eksisting (lama), normalisasi saluran peralihan dan penurunan elevasi gorong-gorong pada inlet dan outlet saluran peralihan. Kegiatan itu dibiayai dengan sumber dana Operasional Bendung di BWS Sumatera I.
Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I telah melakukan upaya pengaliran air berupa kegiatan normalisasi sungai eksisting (lama), normalisasi saluran peralihan dan penurunan elevasi gorong-gorong pada inlet dan outlet saluran peralihan. Kegiatan itu dibiayai dengan sumber dana Operasional Bendung di BWS Sumatera I.
Demikian antara lain poin hasil rapat koordinasi upaya pengaliran air BWS Sumatera I terkait dengan kegiatan rehabilitasi bendung Daerah Irigasi (DI) Krueng Pase, Kabupaten Aceh Utara. Rapat tersebut diinisiasi oleh BWS Sumatera I berlangsung di Banda Aceh pada Selasa, 22 Agustus 2023.
Turut hadir dalam rapat dimaksud PPK Irigasi dan Rawa II SNVT PJPA Sumatera I Syafrevi Hasibuan, ST, Kepala SNVT PJPA Sumatera I Azriyan, ST, MT, Plt Kepala Dinas PUPR Aceh Utara Ir Jaffar, ST, MSM, Camat Meurah Mulia Andree Prayudha, SSTP, MAP, Camat Nibong Rizky Rasmana H, SIP, Kepala Satker TP-OP Marzuki, MT, Camat Samudera Ilyas, SE, Camat Syamtalira Bayu Surya Phachta, SSTP, Camat Tanah Pasir Safri, SE, Plt Camat Tanah Luas Bakhtiar, SE, Camat Matangkuli Edwar, BA, Plt Camat Syamtalira Aron Dr Fauzan, SSTP, MPA, dan Sekretaris Camat Blang Mangat Kota Lhokseumawe Achmad Faisal, SIP, MSi.
Selain poin tersebut di atas, BWS Sumatera I juga berencana untuk melakukan peninggian pasangan bronjong (cofferdam) di hulu saluran pengelak, penyusunan kembali batu gajah (bolder) yang sudah rusak di hilir saluran pengelak, serta normalisasi saluran primer kiri, dengan meminta bantuan excavator dari Pemkab Aceh Utara. Peninggian pasangan bronjong dilakukan setelah musyawarah bersama pihak-pihak terkait.
Sementara terkait dengan kelanjutan kegiatan rehabilitasi bendung DI Krueng Pase, saat ini prosesnya sudah di-audit oleh BPKP Perwakilan Aceh sehingga BWS Sumatera I akan menindaklanjuti Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu (LHATT) BPKP Perwakilan Aceh. BWS Sumatera I saat ini sedang melakukan persiapan proses lanjutan kegiatan rehabilitasi bendung DI Krueng Pase menuju proses persiapan lelang.
Sebagaimana diketahui, kegiatan rehabilitasi Bendung Krueng Pase dikerjakan sejak tahun 2021 hingga sekarang belum selesai. Pembangunannya dibiayai dengan APBN, namun dalam pelaksanaannya dinilai sangat lamban atau tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal kontrak. Hal ini sangat mengganggu dan meresahkan para petani sawah, di mana mereka tidak bisa turun ke sawah selama beberapa kali musim tanam. Areal sawah yang diairi irigasi bendung Krueng Pase mencapai 8.922 hektar, tersebar di delapan kecamatan wilayah Kabupaten Aceh Utara dan satu kecamatan wilayah Kota Lhokseumawe.
Berbagai solusi terus diupayakan oleh para pihak, terutama oleh jajaran Pemkab Aceh Utara, untuk menjawab keresahan masyarakat karena tidak bisa bersawah. Mudah-mudahan hasil Rapat Koordinasi yang diinisiasi oleh BWS Sumatera I pada Selasa, 22 Agustus 2023, dapat menjadi solusi konkrit sesuai dengan harapan semua pihak. [ADV]