Rodelong – Pj. Walikota Lhokseumawe Dr. Drs. Imran, M.Si, MA.Cd melakukan penandatangan kerjasama antar daerah bersama 11 Bupati dan walikota yang berlangsung di Pendopo Bupati Bener Meriah, Minggu (18/12).
Kegiatan penandatanganan MOU tersebut dilaksanakan usai Pj walikota menghadiri Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke- 19 Kabupaten Bener Meriah yang berlangsung di Lapangan Pacuan Kuda Sungeda Kampung Rejo Kecamatan Buket.
Penandatangan tersebut terkait dengan komitmen pengendalian inflasi melalui mekanisme kerjasama perdagangan bahan pangan dalam rangka mengurangi inflasi di masing-masing daerah.
11 Kabupaten/kota tersebut meliputi Kota Lhokseumawe, Bener Meriah, Aceh Tengah, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Pidie, Pidie Jaya, Nagan Raya dan Kota Langsa.
Kegiatan ini turut dihadiri dan disaksikan oleh Pj. Gubernur Aceh yang diwakili Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Keistimewaan Aceh, SDM dan Hubungan Kerjasama, Ir. Iskandar Syukri, MM, MT, Kepala DJKN perwakilan Aceh Syukriah HG, Kepala Bea Cukai Aceh Safuadi, Kepala Kantor UPBU Rembele Rahmat Subhan Fajri, S.Kom. MM, Kepala kantor UPBU Maimun Saleh Sabang Yan Budianto, pihak PT. Trigana Air, Pj. Sekda Armansyah, SE, M.Si, para Asisten, Kepala SKPK dan undangan lainnya.
Imran mengatakan bahwa perlu dilakukan komitmen dari kepala daerah untuk bersama-sama melakukan substitusi perdagangan antar daerah untuk memperluas jangkauan produk-produk unggulan agar lebih tersebar sehingga bisa menjaga stabilitas harga dan menghindari monopoli kebutuhan harga pokok.
”Saya sudah lama menunggu momen seperti ini. Perlu ada zonasi untuk produk unggulan yang bisa pergunakan antar daerah. Akhirnya hari inilah terwujudnya. Ini bentuk komitmen kita bersama agar ekonomi di Aceh bisa bergerak” Ujar Imran.
Imran juga menambahkan bahwa saat ini belum ada aturan yang mengatur kerjasama antar daerah seperti ini sehingga perlu dilakukan segera karena hal ini sangat penting untuk semua daerah. Menurutnya kebijakan-kebijakan pemerintah di tingkat pusat terkait inflasi harusnya bisa didukung oleh pemerintah provinsi dan daerah.
”Intinya sebenarnya hari ini minimal kita sudah punya komitmen bagaimana caranya kawasan tengah, timur dan utara Aceh ini bisa saling kolaborasi untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat kita” Tambahnya.
Imran mengungkapkan bahwa perdagangan antar daerah saat ini memang sudah dilakukan namun belum tertata dengan baik, sehingga dengan adanya kerjasama ini minimal substitusi perdagangan bisa tercatat dengan baik. (*)