ACEH UTARA – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara, Tgk Aris Munandar, menyoroti tajam efektivitas langkah Negara dalam menangani pemulihan pasca bencana di wilayah Kabupaten Aceh Utara.
Penanganan banjir hidrometeorologi yang melanda daerah tersebut dinilai tidak fokus pada perbaikan infrastruktur vital yang menjadi kunci keselamatan warga.
Dalam pernyataannya, Tgk Aris menilai bahwa kebijakan pemerintah pusat dalam menangani dampak bencana di Aceh Utara masih sangat lemah secara strategis, sehingga implementasi di lapangan tidak berjalan maksimal.
“Negara harus melihat Aceh Utara secara utuh. Penanganan pasca banjir di kabupaten ini kami nilai tanpa strategi yang bagus. Faktanya, hingga hari ini masih banyak tanggul yang jebol di titik-titik krusial Kabupaten Aceh Utara belum diperbaiki, baik secara darurat maupun permanen,” ungkap Tgk Aris Munandar, Minggu (11/01/2026).
Menuntut Penanganan dari Hulu ke Hilir:
Menurut Aris, kehadiran pemerintah nasional dalam penanganan bencana di Aceh Utara seharusnya tidak hanya terbatas pada kegiatan seremonial atau pembersihan fasilitas umum seperti tempat ibadah dan sekolah semata.
Ia menekankan pentingnya pendekatan teknis yang matang untuk mengatasi masalah air dari hulu hingga hilir.
Ia membeberkan bukti nyata bahwa ketidaksiapan pemerintah dalam memperbaiki tanggul berakibat fatal bagi warga.
“Bukti nyata terjadi saat hujan pada tanggal 7 sampai 8 Januari kemarin. Air sungai yang meluap langsung melewati tanggul-tanggul yang masih rusak, sehingga air dengan cepat memasuki pekarangan dan rumah warga. Ini menunjukkan bahwa selama ini kita hanya menangani dampaknya, bukan penyebabnya,” tegasnya.
Prioritas Tanggul:
Mendesak Pemerintah Pusat dan pihak terkait untuk segera melakukan pemetaan dan perbaikan permanen seluruh tanggul yang jebol di Kabupaten Aceh Utara tanpa menunda-nunda lagi.
Kehadiran Nasional:
Meminta pemerintah pusat tidak hanya hadir saat masa darurat (pemberian bantuan logistik), tetapi juga hadir dalam rekonstruksi infrastruktur pasca banjir yang bersifat teknis dan masif.
Mitigasi Hidrometeorologi:
Mendorong adanya perencanaan matang dalam menghadapi siklus cuaca ekstrem di Aceh Utara agar kerugian materil dan non-materil masyarakat dapat diminimalisir.
“Masyarakat Aceh Utara butuh jaminan keamanan dari banjir, bukan sekadar dibantu membersihkan lumpur setelah rumah mereka terendam. Kami mendesak adanya langkah serius dari hulu sampai ke hilir demi masa depan kabupaten ini,” tutup Tgk Aris.
