Lhoksukon – Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Bambang Bakhtiar, S.H.,M.H beserta rombongan tiba di lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) menjelang Malam pukul 18.45 WIB.
Kajati Aceh dalam lawatan ke Bendungan Kreung Kerto merupakan bagian dari kunjungan kerja untuk melihat secara langsung progres Pengerjaanya.
Kajati Aceh, Bambang Bakhtiar, S.H.,M.H menyampaikan kepada pewarta di lokasi Bendungan “Kita meninjau Bendungan Krueng Keuretoe untuk melihat dari dekat, sudah sejauh mana yang sudah dikerjakan”.
“Bendungan ini merupakan bagian Pengawasan dan pengamanan kita, Bendungan ini merupakan kebanggaan masyarakat Indonesia khususnya di Aceh sebagai icon Aceh yang harus kita jaga dan kita rawat” Ungkapnya.
“Saya Berharap pekerjaan ini dikerjakan sesuai jadwal karna sebelum berakhirnya bapak jokowi di 2024 harus sudah tuntas pekerjaan ini sehingga kedepanya siapapun Presiden nya sudah bisa dirasakan Bendungan ini” Harapanya
Pembangunan fisik Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara ini saat ini sudah mencapai 68 persen.
Satuan kerja BWS 1 Bendungan, verdiyanti “Saya berharap dengan kunjungan kajati ini bisa mempercepat lagi proses pelaksanaan hingga tepat waktu, sehingga akhir 2023 kita harap bisa selesai dan saya berharap juga dukungan masyarakat setempat,” Pintanya.
Bendungan Keureuto memiliki kapasitas tampung 215,94 juta meter kubik. Bendungan tersebut pun dirancang untuk memiliki tampungan khusus banjir sekitar 30,39 juta meter kubik atau sebesar 501,49 meter kubik per detik. Dengan begitu, bendungan itu digadang-gadang bisa mengurangi debit banjir sampai dengan periode ulang 50 tahun di Kawasan Aceh Utara.
Selain itu, Bendungan Keureuto juga akan difungsikan untuk menyediakan air irigasi yang mampu mengairi lahan seluas 9.420 hektare yang terdiri dari intensifikasi Daerah Irigasi (DI) Alue Ubay seluas 2.743 hektare dan ekstensifikasi DI Pasee Kanan seluas 6.677 hektar.
Bendungan Keureuto tercatat sebagai satu dari sekian bendungan terbesar di Sumatera yang dibangun oleh Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Ditjen Sumber Daya Air sebagai upaya mewujudkan ketahanan air dan kedaulatan pangan di Provinsi Aceh.
Adapun pembangunan bendungan tersebut dimulai sejak tahun 2015 dengan biaya APBN sebesar Rp 2,68 triliun dan dilaksanakan bertahap melalui empat paket. Adapun kontraktor yang terlibat meliputi: PT Brantas Abipraya (Persero) – PT Pelita Nusa Perkasa (KSO) untuk paket 1, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk paket 2, PT Hutama Karya-Perapen untuk paket 3, dan Abipraya – Indra – Nusa, KSO untuk Paket Penyelesaian.