Aceh Utara | Di saat ribuan murid sekolah dasar di berbagai wilayah Aceh Utara tersenyum menikmati santapan Makanan Bergizi Gratis (MBG) program unggulan Presiden Prabowo Subianto realitas berbeda justru dialami 60 murid SD Negeri 17 Lhoksukon, Desa Lhok Kareung, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara.
Alih-alih menyantap makanan bergizi seperti teman-teman sebaya mereka di sekolah lain, puluhan murid SDN 17 Lhoksukon hanya bisa menggigit jari dan memandang dari kejauhan, menyaksikan program nasional tersebut berjalan tanpa menyentuh sekolah mereka. Sebuah ironi di tengah gencarnya narasi pemerataan dan keadilan akses pendidikan serta gizi anak bangsa.
Kondisi memilukan ini tak hanya dirasakan para murid, tetapi juga oleh 12 orang guru yang setiap hari mendampingi proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Para guru hanya bisa berharap, agar anak-anak didiknya kelak mendapat hak dan kesempatan yang sama, tanpa dibedakan oleh letak geografis maupun minimnya perhatian birokrasi.
“Anak-anak sering bertanya, kenapa sekolah lain dapat makanan bergizi, tapi kami tidak,” ungkap salah seorang guru dengan nada lirih. Pertanyaan polos yang sejatinya menjadi tamparan keras bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pendataan dan pelaksanaan program.
Pada Sabtu, 31 Januari 2026, salah seorang murid SDN 17 Lhoksukon hanya bisa pasrah menerima kenyataan. Dalam kepolosannya, ia mengaku merasa sekolahnya seperti “anak tiri”, terabaikan di tengah gemerlap program nasional yang digembar-gemborkan untuk seluruh anak Indonesia tanpa kecuali.
Padahal, program MBG dirancang sebagai solusi strategis untuk menekan angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, dan menjamin tumbuh kembang anak secara merata. Namun fakta di lapangan menunjukkan, pelaksanaan belum sepenuhnya menyentuh seluruh sasaran, khususnya sekolah-sekolah di wilayah pinggiran dan desa.
Masyarakat setempat menilai, kondisi ini mencerminkan lemahnya koordinasi dan pendataan di tingkat daerah. Mereka mendesak Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta instansi terkait di Aceh Utara untuk segera turun tangan, melakukan evaluasi, dan memastikan SDN 17 Lhoksukon tidak lagi terpinggirkan.
“Programnya bagus, niat pemerintah pusat juga jelas. Tapi kalau di daerah tidak dijalankan dengan adil, anak-anak kecil yang jadi korban,” ujar seorang warga Desa Lhok Kareung.
Kini, 60 murid SDN 17 Lhoksukon dan para gurunya hanya bisa menunggu-menunggu kehadiran negara yang benar-benar adil, yang tidak membiarkan mereka terus menjadi penonton di negeri sendiri. (Al)
