Aceh Utara– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara, Fakhrurrazi, S.IP, dari Komisi III, secara resmi meminta PT Pertamina (Persero) untuk menangguhkan sementara pemberlakuan sistem barcode (QR code) saat pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis tertentu untuk kendaraan roda empat di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Aceh Utara. 01/12/2025
Permintaan mendesak ini disampaikan mengingat kondisi darurat akibat bencana banjir yang melanda Aceh Utara dan sebagian wilayah Aceh lainnya. Penerapan sistem barcode dinilai telah memperparah antrean panjang di SPBU, yang pada gilirannya menghambat mobilitas warga yang membutuhkan pasokan energi untuk evakuasi, distribusi bantuan, dan aktivitas vital lainnya di masa tanggap darurat.
“Kami meminta kepada pihak Pertamina untuk tidak memberlakukan barcode di SPBU saat melakukan pengisian BBM pada kendaraan mobil. Ini adalah upaya untuk menghindari antrean panjang yang terjadi di seluruh SPBU, khususnya di saat musibah banjir yang melanda Aceh Utara,” ujar Fakhrurrazi
Menurut beliau, proses pemindaian barcode menambah durasi waktu pengisian per kendaraan. Di tengah situasi bencana, setiap detik sangat berharga, dan kelancaran akses BBM sangat krusial bagi tim penyelamat, relawan, maupun masyarakat yang berusaha menormalkan kembali kehidupan mereka.
Selain masalah teknis barcode, Anggota Komisi III ini juga menyoroti pentingnya jaminan ketersediaan stok BBM.
“Kami juga berharap kepada pihak Pertamina untuk dapat memastikan kecukupan pemasokan BBM di Aceh. Jangan sampai isu antrean diperparah dengan kelangkaan stok. Ketersediaan energi yang memadai adalah kunci dalam penanggulangan bencana dan pemulihan pasca-banjir,” tegas Fakhrurrazi.
DPRK Aceh Utara berharap Pertamina dapat segera merespons dan mengambil kebijakan fleksibel yang berpihak kepada masyarakat di zona bencana. Penangguhan barcode ini diharapkan hanya bersifat sementara hingga kondisi banjir benar-benar surut dan aktivitas masyarakat kembali normal.
