BANDA ACEH – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kembali mencatatkan prestasi gemilang di bidang pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Aceh kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2024.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dilakukan secara resmi oleh Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama, kepada Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil, SE, MM (Ayah Wa), di Kantor BPK RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh, pada Jumat, 13 Juni 2025.
Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRK Aceh Utara Arafat, SE, MM, Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi, S.I.Kom, Sekretaris Daerah Dr. A. Murtala, M.Si, Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Utara Fauzan, S.Sos, M.AP, Kepala Inspektorat Dr. Andrea Zulfa, Ph.D, serta Kepala BPKD Nazar Hidayat, SE, MA, dan sejumlah anggota DPRK Aceh Utara.
Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama, menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan tersebut. Ia menyebut, capaian ini menjadi opini WTP yang ke-10 kali secara berturut-turut bagi Kabupaten Aceh Utara.
“Capaian opini WTP ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam menyelenggarakan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan,” ujar Andri Yogama.
Sementara itu, Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil dalam keterangannya menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas keberhasilan mempertahankan opini WTP tersebut. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran perangkat daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta unsur legislatif dan semua pihak yang telah bekerja keras secara kolektif.
“Ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh elemen di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Saya berharap capaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang,” ujar Bupati yang akrab disapa Ayah Wa itu.
Lebih lanjut, Bupati juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalitas dalam setiap proses penyusunan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan daerah, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Dengan capaian ini, Aceh Utara meneguhkan komitmennya sebagai daerah yang konsisten dalam pengelolaan keuangan negara yang bersih dan bertanggung jawab.