BANDA ACEH | Pj Gubernur Aceh, Safrizal, mengajak mahasiswa yang terhimpun dalam Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol) dari seluruh kampus setanah air untuk menjaga keutuhan persatuan negara republik Indonesia. Menurutnya, perlu adanya pencegahan disintegrasi nasional yang berpotensi terjadi di Indonesia.
“Berdasarkan data SPS 2024, Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan risiko medium, dalam artian terdapat potensi ancaman yang dapat timbul sewaktu-waktu seperti terorisme hingga kekerasan politik,” kata Safrizal saat mengisi materi seminar nasional dalam Rapat Evaluasi Nasional ke-VIII Himapol Indonesia, di Gedung AAC Dayan Dawood Universitas Syiah Kuala (USK), Selasa, (27/8/2024).
Safrizal mengatakan, gejolak di Eropa dan Timur Tengah yang terjadi saat ini bisa saja berimbas dan meluas ke Indonesia. Selain itu, kondisi keberagaman suku, bahasa, dan budaya di Indonesia juga berpotensi menimbulkan disintegrasi nasional bila tidak dikelola dengan prinsip yang disepakati bersama, yakni mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.
“Selama persamaan hak dan keadilan bisa ditegakkan ke seluruh lapisan masyarakat, maka integrasi negara bisa terus dijaga,” kata Safrizal.
Safrizal mengatakan, mahasiswa ilmu politik sudah semestinya memahami peta geopolitik nasional hingga global. Ia berharap para mahasiswa dapat ikut andil dalam menghadirkan langkah-langkah politik yang baik di daerahnya masing-masing.
“Sudah semestinya mahasiswa ilmu politik ketika terjun dalam politik praktis, langkah dan strategi politiknya sesuai dengan ilmu yang dipelajari,” kata Safrizal.
Safrizal mengatakan, ilmu politik akan terus berkembang seiring perubahan zaman. Oleh sebab itu, ia meminta rapat evaluasi nasional mahasiswa ilmu politik se-Indonesia itu dapat mendiskusikan kesesuaian praktek dan teori.
“Kalau perlu rapat evaluasi nasional Himapol ini melahirkan sebuah buku,” kata Safrizal.
Lebih lanjut, Safrizal berharap mahasiswa ilmu politik dapat menghadirkan demokrasi yang substansial di tengah masyarakat. Demokrasi substansial dapat hadir melalui pendidikan politik yang diberikan para mahasiswa.
“Perguruan tinggi bertanggung jawab terhadap kondisi bangsa, juga bertanggung jawab menciptakan kesejahteraan nasional, karena itu lakukanlah pendidikan politik dengan penyuluhan kepada masyarakat agar teori dan praktek searah,” pungkas Safrizal.
Sementara itu, Rektor USK Prof Marwan juga menyampaikan hal yang senada. Menurutnya keragaman suku bangsa, agama dan budaya yang ada di Indonesia perlu dijaga keutuhannya. Menjaga keutuhan tersebut dapat dilakukan melalui merawat demokrasi.
“Kita berharap kegiatan ini bisa merumuskan langkah ke depan bagi Himapol dan berfungsi bagi pengembangan mahasiswa dan pendidikan,” kata Marwan. []