JAKARTA | Penjabat Bupati Aceh Jaya, Dr. A Murtala, M.Si menghadiri undangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) di Ballroom Cendrawasih Jakarta Convention Center, Senayan Jakarta, Senin 8 Juli 2023
Acara tersebut turut dihadiri Pimpinan Lembaga Negara, Gubernur dan Bupati/Wali Kota serta Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia.
Ketua BPK RI Isma Yatun menyampaikan apresiasi atas transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, sehingga pertanggungjawaban pengelolaan APBN memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Isma menjelaskan, atas dasar sinergi dan kerjasama yang dilakukan selama ini, Pemerintah juga telah berhasil memulihkan ekonomi Indonesia pasca pandemi covid-19.
“Dan ini relatif lebih baik dibandingkan negara lain,” ujarnya.
Sebagai Accountability Chain BPK diketahui sangat berperan besar dalam menjaga agar pengelolaan keuangan negara dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran negara. Kehadiran BPK di Ibukota Negara dan seluruh Provinsi, menurut Isma menjadikan BPK sebagai garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel di tingkat pusat dan provinsi.
“Oleh karena itu pada momen istimewa ini, Pak Presiden izinkan saya memberikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh perwakilan BPK dan jajaran baik di Pusat maupun di Provinsi,” ujarnya.
Sementara itu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima penghargaan tersebut dengan suka cita. Dia juga menyampaikan BPK harus tetap profesional dalam memeriksa keuangan negara.
Menurut Jokowi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan bukan merupakan sebuah prestasi, melainkan kewajiban yang harus dilakukan semua kementerian dan lembaga.
“WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi sekali lagi kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik, serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” kata Presiden Joko Widodo.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga memastikan saat ini ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,11 persen di kuartal I 2024. Terjaganya ekonomi Indonesia yang dimaksud tidak terlepas dari kementerian dan lembaga terkait bekerja secara maksimal.
“Pencapaian tersebut menjadi modal yang baik untuk kedepannya. Indonesia ke depan harus siap bersaing dengan negara-negara lain,” ujarnya
Oleh karena itu akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Dia meminta jangan terbelenggu prosedur yang berorientasi proses.
“Berani lebih fokus pada hasil, fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, fokus capaian yang membawa kemajuan bangsa ini,” katanya.
Penyampaian LHP LKPP ini juga menyertakan Wapres Ma’ruf Amin. Hadir juga Ketua DPR Puan Maharini, Ketua MPR Bambang Soesatyo, sejumlah menteri yakni, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Polhukam Hadi Thahjanto, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Muliani, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto beserta dengan jajaran kabinet Indonesia Maju.
Penjabat Bupati Aceh Jaya, Dr. A Murtala, M.Si mengatakan, inti dari kegiatan tersebut untuk mendengarkan arahan dari Bapak Presiden dan Kepala BPK RI tentang pengelolaan keuangan negara/daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan tepat sasaran, sehingga benar2 menjamin kesejahteraan rakyat dan kemakmuran daerah.
Murtala juga akan melaksanakan pesan Presiden Joko Widodo yakni kepala daerah dan provinsi, untuk berhati-hati serta terus berinovasi dalam melakukan percepatan untuk mencapai tujuan.
“Dimintakan juga kepada kepala daerah untuk lebih hati-hati dalam melaksanakan kegiatan, namun tetap melakukan percepatan-percepatan dengan berbagai inovasi yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah” tutupnya.[]