Lingkarpost.com | Aceh Utara – Ratusan juta Dana desa Tahun 2025 yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan mendesak dalam menghadapi situasi bencana banjir yang telah melanda sejumlah pemukiman warga di Kabupaten Aceh Utara dikabarkan mengalir untuk kegiatan bimbingan teknik (bimtek) aparatur desa se Kecamatan Lhoksukon, ke pulau Sabang pada akhir tahun.
Camat Lhoksukon Fatwa Maulana ketika di konfirmasi Lingkarpost.com via hanphond selularnya mengaku tidak mengetahui sama sekali tentang adanya kegiatan bimtek aparatur desa ke Sabang pada akhir tahun 2025 lalu.
“Waduh, saya tidak dikasih tahu tentang kegiatan bimtek aparatur desa ke Sabang, ini saya tahu setelah abang konfirmasi, nanti akan saya pertanyakan kepada yang bersangkutan, maaf bang saya benar – benar tidak tahu, ujar Fatwa Maulana.
Ia juga mengatakan, di kecamatan Lhoksukon ada sebanyak 75 desa, namun 52 desa di bawah koordinasi forum keuchik. Tapi masa jabatan ketua forum keuchik telah habis, dan akan ada pemilihan ketua Forum Keuchik yang baru, sedangkan 23 desa lagi bawah koordinasi BKAD. “Soal bimtek sekali lagi, saya benar-benar tidak tahu,” pungkasnya.
Saat ini Informasi beredar luas dan diterima lingkarpost.com bahwa kegiatan bimtek aparatur desa kecamatan Lhoksukon dilaksanakan dalam beberapa tahap. Tahap pertama telah dilakukan oleh pihak BKAD pada Rabu 7 Desember 20025, sedangkan untuk gelombang kedua diduga di koordinir oleh Forum Keuchik dan pada. Sabtu 10 Januari 2026 dan Minggu, info diterima telah masuk rombongan Keuchik Forum Lhoksukon dan mereka chek in di Hotel Medan Banda Aceh, ungkap sumber yang meminta namanya tidak dituliskan.
Ia juga menyesalkan atas kegiatan tersebut, seharusnya anggaran sebesar itu dapat digunakan untuk kebutuhan dasar korban bencana, seperti logistik, makanan, air bersih, obat-obatan, hingga bantuan pemulihan pascabanjir dinilai jauh lebih prioritas dibandingkan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur yang tidak bersifat darurat.
“Kenapa anggaran sebesar itu tidak dialihkan untuk membantu kebutuhan dasar warga yang jadi korban banjir? Kenapa harus dihabiskan untuk perjalanan bimtek yang urgensinya patut dipertanyakan,” ungkap sumbur media ini saat di temui di Lhoksukon pada, Sabtu 10 Januari 2026
Jika kegiatan tersebut benar dilaksanakan, Ketua LSM Gerakan Rakyat Aceh Membangun (GRAM) M Azhar turut mengecam keras. Menurutnya bimbingan teknis (bimtek) aparatur desa ke sabang dengan menggunakan dana desa di saat warga sedang dilanda bencana banjir sangat tidak wajar, karena banyak sedang berduka ditimpa bencana.
Informasi beredar kegiatan bimtek aparatur desa kecamatan Lhoksukon dengan anggaran Dana desa sebesar Rp15 juta per gampong (desa) untuk dua orang peserta yang mengikuti kegiatan ke Pulau Sabang pada akhir tahun 2025. Banyak pihak menilai penggunaan anggaran tersebut sangat tidak pantas dan tidak memiliki empati sosial.
“Jika kabar ini benar, maka sangat tidak wajar saat banyak warga sedang berduka dan menjadi korban banjir. Aparatur desa justru berangkat bimtek ke luar daerah. Di mana rasa kepekaan dan keberpihakan mereka kepada masyarakat?” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, meskipun bimtek aparatur desa tidak dilarang secara regulasi, namun waktu pelaksanaan dan besaran biaya harus memperhatikan asas kepatutan, kemanfaatan, dan kondisi sosial masyarakat, apalagi di saat situasi darutar bencana banjir seperti sekarang ini.
Oleh karena itu, pihak, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), serta aparat penegak hukum (APH) di minta untuk melakukan evaluasi dan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana desa agar tidak melenceng dari tujuan utama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Dana desa adalah uang rakyat. Di tengah bencana, pemerintah desa seharusnya hadir untuk rakyat, bukan meninggalkan mereka.
Ketua Badan Koordinasi Antar Desa Kecamatan Lhoksukon Muhammad ketika dihubungi media ini via telpon guna untuk konfirmasi tentang hal tersebut sempat terhubung, namun tidak diangkat, pesan whatshap yang dikirimkan juga tidak dibalas hingga berita ini di turunkan. (**)
