JAKARTA | Ketua Komisi III DPR Kabupaten Aceh Utara, Hanafiah atau Arasyah, menyatakan harapannya agar eksploitasi migas di Blok South Andaman oleh Mubadala Energi dapat memberikan dampak signifikan bagi perekonomian masyarakat Aceh Utara. Hal ini disampaikan Hanafiah dalam kunjungan kerja Komisi III DPRK Aceh Utara ke Jakarta dan Jawa Barat.
“Alhamdulillah, mulai Senin, 13 Januari 2025, kami melakukan serangkaian kunjungan formal dan informal ke sejumlah instansi di Jawa Barat dan Jakarta. Salah satunya adalah kunjungan kerja ke PT Migas Utama Jabar, Kantor Gubernur Jawa Barat, dan PT Mubadala Energi di Pondok Indah Office Tower 2. Dalam pertemuan tersebut, kami membahas langkah-langkah konkret untuk memastikan adanya dampak ekonomi dari eksploitasi migas Blok South Andaman bagi Aceh Utara,” ujar Hanafiah.
Blok South Andaman dan Blok Andaman I diketahui telah memulai eksplorasi dua sumur sejak 2023, yakni Sumur Layaran-1 dan Sumur Tangkulo. Berdasarkan informasi, cadangan gas di wilayah lepas pantai Aceh Utara tersebut sangat besar. Namun, Hanafiah menegaskan bahwa manfaat dari eksploitasi ini harus dirasakan oleh masyarakat setempat.
“Kita harus mengawal hal ini bersama-sama. Jangan sampai terulang lagi seperti kasus ExxonMobil, di mana kita hanya menjadi penonton tanpa mendapatkan manfaat yang signifikan. Saat ini, Mubadala sedang menunggu kajian Plan of Development (POD) bersama SKK Migas, dan produksi dijadwalkan dimulai pada 2027 atau 2028,” jelasnya.
Komisi III DPRK Aceh Utara juga telah menyampaikan usulan agar hasil produksi gas dialirkan ke daratan Aceh Utara. Hanafiah menyarankan agar area pengolahan atau kilang LNG baru dibangun di wilayah pesisir Aceh Utara, seperti di sekitar Pantai Dewantara, Samudera, atau Lapang. Selain itu, kebutuhan gas untuk PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) juga harus dipenuhi agar produksi pupuk tidak terganggu.
Rekomendasi dan Langkah Strategis
Sekretaris Komisi III DPRK Aceh Utara, Zubir HT, yang turut hadir dalam pertemuan, menambahkan bahwa pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara akan secara resmi menyurati beberapa pihak terkait, termasuk Pj Gubernur Aceh, PT Mubadala Energi, SKK Migas, dan Kementerian ESDM. Surat tersebut berisi rekomendasi untuk percepatan pengembangan Blok South Andaman dan Andaman I.
“Kami juga mendorong PT Pema Aceh untuk mengajukan partisipasi interes (PI) sebesar 10%, sehingga Aceh Utara dapat mendapatkan bagian dari pengelolaan migas ini. Selain itu, kami meminta Mubadala Energi untuk membangun kilang LNG baru di kawasan Aceh Utara. Kilang Aron sudah terlalu tua dan tidak memungkinkan untuk direvitalisasi secara menyeluruh,” kata Zubir.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun fasilitas di darat Aceh Utara agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. “Harus dibuat di Aceh Utara, sehingga masyarakat yang selama ini bergantung pada laut memiliki sumber pendapatan alternatif. Lokasinya bisa di sepanjang pesisir dari Krueng Mane hingga Seuneudon,” tegasnya.
Dukungan DPRK dan Kerja Sama Antar-BUMD
Dalam kunjungan tersebut, Komisi III DPRK Aceh Utara didampingi oleh Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali Maden, M.M., serta sejumlah anggota Komisi III lainnya. Selain mendorong percepatan investasi di daerah, mereka juga melakukan berbagai kunjungan untuk membahas pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aceh Utara.
Komisi III berkomitmen untuk menjalin kerja sama business-to-business (B2B) dengan BUMD dari provinsi lain. Langkah ini diharapkan dapat membangkitkan BUMD Aceh Utara agar mampu memberikan kontribusi signifikan berupa dividen bagi pembangunan daerah.
“Kami optimis langkah-langkah ini dapat membawa perubahan besar bagi perekonomian Aceh Utara. Ke depan, potensi migas Blok South Andaman harus dikelola secara optimal demi kesejahteraan masyarakat setempat,” tutup Hanafiah.
Dengan berbagai upaya yang sedang dilakukan, Komisi III DPRK Aceh Utara berharap eksploitasi migas di Blok South Andaman tidak hanya menjadi berkah sumber daya, tetapi juga menjadi tonggak kemajuan ekonomi bagi Aceh Utara.[]
